Jakarta, 20 Agustus 2024 – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA) hari ini secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan kualitas tenaga kerja serta sumber daya manusia di Indonesia, khususnya dalam mendukung kebutuhan industri. Penandatanganan MoU ini berlangsung di Menara KADIN, Jakarta Selatan. MoU di tandarangani oleh Bapak Heru Dewanto selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Kebudayaan KADIN dan Prof. Dr. Ina Primiana selaku Ketua Dewan Eksekutif LAMEMBA, serta disaksikan bersama oleh Prof. Dr. H. Fasli Jalal, PhD., Wakil Menteri Pendidikan Nasional Indonesia tahun 2010-2011 dan Prof. Dr. Ir. Satryo Soemantri Brodjonegoro, Penasehat Khusus Menteri Bidang Kebijakan Inovasi dan Peningkatan Daya Saing Industri, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia.
Kerja sama strategis ini merupakan langkah penting dalam membangun sinergi antara dunia pendidikan dan industri guna menciptakan tenaga kerja yang lebih siap menghadapi tantangan global. Dengan adanya MoU ini, KADIN Indonesia dan LAMEMBA akan bersama-sama mengembangkan kolaborasi strategis antara dunia pendidikan dan industri diantaranya melaksanakan review dan evaluasi oleh para ahli dari kedua pihak untuk menyelaraskan kebutuhan pendidikan dengan tuntutan industri; Mengembangkan dan melaksanakan program-program seperti pelatihan, magang, dan workshop untuk meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi agar sesuai dengan standar industri sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Pada kesempatan yang sama, KADIN Indonesia juga mengadakan Forum Group Discussion (FGD) yang membahas usulan strategis kebijakan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. FGD ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari sektor pendidikan, pemerintah, dan industri.
Dalam diskusi tersebut, membahas dan mengidentifikasi berbagai tantangan dalam sektor pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan akses pendidikan, kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan industri, fasilitas pendidikan yang masih terbatas, kesenjangan pendidikan antar daerah, serta berbagai masalah ekonomi dan teknologi yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Hasil diskusi ini diharapkan dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan zaman.
Penandatanganan MoU ini sekaligus menjadi momentum penting bagi kedua belah pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam menciptakan tenaga kerja yang berkualitas tinggi dan berdaya saing, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
